Komisi C Minta DPU Hitung NJOP Tanah Dengan Tepat

  • Whatsapp

*Dari Kunjungan Komisi C DPRD Mimika di Jalan Lingkar Bandara Pomako

“Telan Rp 2,4 Triliun dan Jadi Proyek Multi Years DPU”

TIMIKA- Pemda Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menganggarkan dana besar Rp 2,4 triliun, untuk menyelesaikan proyek multiyears Jalan Lingkar Luar Kwamki Narama- Pomako sejauh 42 kilometer. Hal itu terungkap dalam kunjungan Komisi C DPRD Mimika di lokasi di Jalan Bandara Mozes Kilangin, Check Point 28, Jumat (05/08/2022).

Komisi C dipimpin Ketua Aloisius Paerong, ST didampingi Wakil Ketua, Novian Kulla, SKom dan Sekretaris Saleh Alhamid serta para anggota Komisi C lainnya. DPU sendiri dipimpin Kadis Robert Mayauth, ST dan jajarannya.

Roberth dalam kesempatan itu mengatakan, terkait pihaknya sudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak, salah satunya PT Freeport Indonesia.

“Dengan Freeport kita sudah komunikasi. Nanti kita akan menggabungkan jalan lama dengan yang baru. Dari sana kan 7,5 kilometer sudah. Tinggal 2,5 kilometer lagi hingga check point,”katanya.

Jalan itu sendiri sambung Robert akan tiba sampai di Portsite dengan dana Rp 2,4 triliun lebih dan estimasi sampai dengan 42 kilometer.

“Kita lakukan multiyears dan secara bertahap. Kita fokus tembus dulu di Gorong-Gorong. Habis itu baru selanjutnya,”jelas Robert.

Yang jelas kata Robert jalan ini akan sampai di Gorong-Gorong dulu. Karena multiyears tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah.

Dijelaskan Robert, proyek multiyears tidak harus dikerjakan sesuai uang itu. Waktu pelaksanaan selama 3 tahun.

“Kita agak terlambat di kontrak pun akan tetap jalan terus. Tidak harus misalnya Rp 32 miliar kerja. Mirip dengan Jalan Cenderawasih,”paparnya.

Masalah yang dihadapi dalam proyek jalan lingkar ini sambung Robert adalah adanya kabel sutet PT Freeport Indonesia, permukiman warga dan gereja.

“Mana yang tidak bermasalah kita jalan dulu. Masyarakat tahu gambaran ini bahwa rumah dan tanah ini akan kena. Nanti Freeport akan pindahkan tiang ke sebelah. Hanya mereka minta waktu karene harus memindahkan kabel bawah tanah yang membutuhkan safety yang tinggi dan khusus,”jelasnya.

Dijelaskannya, untuk sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilalui jalan itu, pihaknya mengumpulkan warga. Akan dijelaskan sisi pertanahan bagaimana. Dan pihaknya akan mengundang pihak-pihak yang terkait.

“Sebelum barang ini jalan kita akan duduk rapat. Sudah pasti sosialisasi kita lakukan. Supaya dapat gambaran seperti apa dan kita tidak bisa asal tabrak. Sehingga pihak camat, polisi Polsek bisa tahu. Jangan nanti masalah baru lapor,”terang Robert.

Soal pembebasan tanah Sekretaris Komisi C Saleh Alhamid meminta agar permasalahan tanah diselesaikan, tidak seperti lahan Perpustakaan Daerah.

“Jangan karena uang Rp 1-2 juta proyek besar terhalang. Perpustakaan itu jadi tempat jin,”kata Saleh.

Menurut Robert pihaknya akan melakukan pembayaran sesuai dengan jalannya proyek. Jadi setiap kali melewati satu ruas jalan akan dilakukan pembayaran.

“Masyarakat juga pintar sudah mulai tanam-tanam kelapa. Mana ada kelapa jarak tak sampai semeter,”ujarnya.

Saleh juga meminta agar nilai jual objek pajak (NJOP) warga dihitung dengan baik.

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Alousius Paerong mengatakan, untuk mencegah hal-hal di lapangan dan banyak spot, Dewan menawarkan agar ketika diketahui kondisi tanah 100 persen bisa masuk, misal ada sesuatu yang berat akan dilalui. Karena akses masuk harus dilalui kalau pakai spot-spot.

Usai menerima penjelasan, rombongan Komisi C bersama staf dan Dinas PU kembali ke kantor masing-masing.

Alousius kepada Papuatengah.Id usai kunjungan mengatakan, pihaknya mengetahui status untuk pekerjaan ada di bawah Dinas PU.

“Mereka sudah menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Seperti pembebasan lahan, juga

jaringan Sutet Freeport. Tentu ada dinas lain lagi terkait pembebasan lahan. Tentu kita akan pastikan lagi seperti apa. Karena tidak akan mungkin ada dinas yang berjalan tanpa didukung oleh dinas lainnya.

“Jadi nanti kita akan undang rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Pertanahan untuk memastikan sejauhmana mereka sudah melakukan pembebasan,”ujarnya.

Menurutnya terkadang ada perencanaan yang tidak melibatkan dinas lain. Sehingga tidak bisa maksimal karena semua saling keterkaitan. Masalah pembebasan kan tidak hanya ada di DPU tapi juga dinas lain,”terangnya.

Dikatakan, ada 3 lokasi yang memiliki permasalahan yang sama. Yakni Jalan Heattubun, Petrosea dan Heattubun.

“Semua masalahnya mirip. Yang membedakan di Checkpoint ada jaringan sutet milik Freeport. Sehingga ada komunikasi yang harus terjalin supaya dari pihak Freeport juga bisa ada target untuk proses pemindahan sutet tersebut,”ungkapnya.

Sebab tambahnya, kalau hal itu tidak cepat, sementara proyek sudah dilelang, jadi tidak bisa dilelang.

“Jadi kalau ada spot-spot dan proyek loncat-loncat maka hal itu tidak akan maksimal. Bisa jadi nanti akan muncul biaya-biaya yang tak terduga. Dan juga akan menambah durasi pekerjaan,”imbuhnya. (sianturi)

Penulis: Sianturi
Editor: Sampe P Sianturi
  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.