BKN Proses Usulan Honorer Jadi CPNS dari 13 Kabupaten

  • Whatsapp
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. (FOTO: SELVI / POJOKPAPUA.COM)

TIMIKA – Usulan pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedang diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hanya saja dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru 13 yang mengajukan data.

Data dari 13 kabupaten/kota ditambah Pemprov Papua ini diungkapkan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana sedang dalam proses verifikasi dan validasi oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura bersama BPKP. Hal itu diungkapkan Bima saat ditemui ketika berkunjung ke Timika, Jumat (19/11/2021).

Bima mengatakan, ia berkunjung ke Jayapura untuk evaluasi progres perkembangan dari verifikasi dan validasi dokumen yang diusulkan oleh Pemprov serta kabupaten/kota untuk 20 ribu formasi CPNS. Tapi baru 13 kabupaten rermasuk Kabupaten Mimika yang mengusulkan sedangkan sisanya belum. “Jadi kita close dulu, selesaikan 13 termasuk Mimika,” katanya.

Penghentian sementara pengusulan dari kabupaten mengingat proses pengangkatan yang juga mengikuti tahun anggaran. Sehingga dengan pertimbangan waktu maka BKN akan fokus untuk menyelesaikan data dari 13 kabupaten. “Dokumen banyak sekali jadi pekerjaan tidak sebentar karena verifikasi itu melihat satu-satu secara teliti. Yang mengerjakan teman-teman dari BKN Regional Jayapura dan juga BPKP,” terangnya.

BKN kata dia belum bisa memutuskan apakah kuota untuk kabupaten yang tidak memasukkan data akan dialihkan ke kabupaten lain. Pasalnya, kuota ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara BKN, Pemprov Papua dan Pemda kabupaten/kota. Untuk itu ia mendorong kabupaten lain untuk segera memasukkan data. Namun ia khawatir, apabila daerah tidak memiliki data honorer yang menjadi kendala pengusulan ke panitia.

Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar Sormin menambahkan, BKN ditugaskan melakukan verifikasi validasi untuk memotret berdasarkan kriteria yang sudah disepakati. Dimana yang diusulkan adalah honorer K2 yang tidak lulus pada Tahun 2013. Kemudian memiliki masa kerja lima tahun atau lebih. Diutamakan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan penyuluh. Jenjang pendidikan minimal D3, sedangkan lulusan SMA bisa tapi dibatasi hanya 20 persen dari kuota.

“Itu yang kita potret lalu hasilnya nanti memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Ini kita laporkan ke panselnas untuk diputusukan. Jadi verifikasi validasi hanya sampai di situ saja, tidak memutuskan apakah bisa atau tidak masuk CPNS,” jelasnya.

BKN kata dia akan memproses usulan dari 13 kabupaten/kota ini secepatnya. Jika honorer tersebut memenuhi syarat maka akan diselesaikan sekaligus pengusulan Nomor Indup Pegawai (NIP) sebagai dasar penerbitan SK pengangkatan CPNS. (*)

Penulis: Selvi
Editor: Maftukin
  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.