Komisi VIII DPR RI Evaluasi CSR PTFI

  • Whatsapp
Komisi VIII DPR RI ketika mengunjungi Sekolah Asrama Taruna Papua. Sekolah yang dikelola YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, Rabu (15/9). (FOTO: SELVI/POJOK PAPUA)

TIMIKA – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Mimika untuk melihat secara langsung corporate social responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT Freeport Indonesia. Tiba di Timika pada Rabu (15/9), Komisi VIII langsung berdiskusi dengan jajaran manajemen PTFI dan meninjau fasilitas CSR PTFI, diantaranya RS Mitra Masyarakat, Mimika Sport Complex dan Sekolah Asrama Taruna Papua.

Sepintas, menurut Ketua Rombongan Kunker Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, investasi sosial yang dilakukan PTFI patut diacungi jempol. Dimana PTFI sudah membangun sekolah, fasilitas olahraga dan rumah sakit.

Adanya fasilitas ini kata dia, membantah stigma selama ini bahwa Papua jauh tertinggal. Karena pada kenyatannya tidak. Ada banyak fasilitas termasuk Sekolah Asrama Taruna Papua yang mendidik anak-anak asli Mimika dari Suku Amungme dan Kamoro. “Kita ajukan jempol bahwa SATP ini menjadi tempat kader anak-anak Papua menjadi pemimpim bangsa,” kata Samsu ketika mengunjungi SATP di Kelurahan Wonosari Jaya SP 4.

Tapi ia berharap, Freeport tidak hanya mengembangkan di Mimika saja, tetapi juga harus berdampak untuk Papua secara keseluruhan. “Karena bagaimanapun Freeport sudah mengambil keuntungan besar di Papua. Mestinya harus mengembalikan sebagian keuntungan untuk membangun pendidikan yang berstandar internasional, supaya kita (Papua, Red) jangan ketinggalan,” paparnya.

Ia pun mendorong Pemda Kabupaten Mimika untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR PT Freeport Indonesia, agar dalam pelaksanaannya lebih terarah yang sasarannya kepada masyarakat asli Papua, khususnya di Mimika.

Sementara itu Anggota Komisi VIII, Endang Maria Astuti mengatakan sebagai perusahaan yang melakukan eksplotasi terhadap sumber daya alam Mimika, maka sudah menjadi tanggungjawab PTFI untuk mengembalikan itu kepada masyarakat.

Inilah yang ingin dipastikan Komisi VIII, apakah tanggungjawab sosial itu benar-benar dijalankan atau tidak. Endang sendiri belum bisa memberikan penilaian terhadap CSR PTFI. “Nanti akan kita jadikan bahan kajian apakah sudah tepat. Ada beberapa hal yang sedikit perlu untuk lebih diperdalam, sehingga masyarakat Mimika jauh lebih merasa mendapatkan nilai manfaat dengan adanya Freeport,” jelasnya.

Sebagian besar kepemilikan saham PTFI saat ini ada di tangan pemerintah. Komisi VIII DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap CSR PTFI yang akan dibahas lebih lanjut dan nantinya akan menghasilkan sebuah kajian. (*)

Penulis: Selvi
Editor: Maftukin
  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.