Wabup: P2TP2A Harus Didorong Jadi UPTD

  • Whatsapp
Foto bersama Wabup Mimika, Johannes Rettob dengan narasumber dan DP3AKB, Kamis (9/9). (FOTO: SITHA/POJOK PAPUA)

TIMIKA – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus didorong menjadi Unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerataan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Untuk hal ini, Wabup Johannes Rettob di Hotel Serayu, Kamis (9/9) mengatakan, Pemerintah Daerah sudah menyadari untuk penyusunan organisasi daerah, tetapi belum dilaksanakan padahal untuk P2TP2A ini diakuinya perhatian dari pemerintah pusat sangat besar.

“Karena kita sendiri belum memperhatikan dengan baik, jadi saya mau catatkan pada kita semua bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa, sehingga mereka harus diperhatikan dengan baik. Bagi anak-anak yang mengalami trauma psikis akibat mengalami kasus kekerasan seksual sebutnya, harus diperhatikan dengan sangat baik agar mereka bisa kembali bersekolah, bekerja dan kembali ke masyarakat,” jelas Wabup Rettob.

Ini sebutnya adalah persoalan wajib yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

P2TP2A juga akan menjadi pusat atau koordinator untuk penanganan kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak maupun perempuan. Semua hal yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan akan ditangani oleh pemerintah.

“Ini (P2TP2A) yang mungkin kurang kita fungsikan dengan baik makanya juga orang masih kurang perhatian, saya mau panggil seluruh pihak terkait untuk rapat koordinasi soal ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator P2TP2A, Andarias Nauw mengatakan selama ini pihaknya sudah melakukan sejumlah penanganan kasus kekerasan baik yang menimpa perempuan maupun anak di bawah umur. Dikatakanya, pihak P2TP2A juga telah memediasi sejumlah kasus keabsahan hukum bagi anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam keluarga ataupun anak yang mendapatkan kasus kekerasan yang juga menimpa orang tua mereka.

Dalam penanganan kasus-kasus pihaknya kata Andarias, bekerja sama dengan PPA Polres Mimika maupun pihak terkait seperti pihak pengadilan, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan DP3AKB sebagai koordinator. “Dengan kerja sama ini kita harap ke depan ada hal baik yang diterima semua pihak yang mencari keadilan, sehingga ini bisa dicapai melalui sarana hukum yang disediakan pemerintah daerah maupun oleh lembaga yudikatif,” pungkas Andarias. (*)

Penulis: Sitha
Editor: Maftukin
  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.