Puskesmas Timika Jadi Yang Pertama Berstatus BLUD di Papua

  • Whatsapp
Foto bersama Asisten 1 Setda Mimika, Yulianus Sasarari bersama Kepala Puskesmas Timika, dr Moses Untung, tim penilai dan beberapa Kepala Puskesmas usai kegiatan. (FOTO: SITHA/POJOKPAPUA.COM)

TIMIKA – Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berstandar, berkualitas dan berkesinambungan, Puskesmas Timika telah diberikan kesempatan sebagai role model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pertama di Papua. Proses penetapan Puskesmas Timika menjadi BLUD telah mlalui proses panjang mulai dari tahun 2019.

Untuk itulah, dilaksanakan kegiatan konsultasi publik rancangan peraturan bupati tentang pola tata kelola, Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Timika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (26/8).

Asisten 1 Setda Kabupaten Mimika, Yulianus Sasarari mengatakan, penetapan BLUD ini menjadi komitmen dan tanggungjawab bersama untuk pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan.

Ia mengarapkan ke depan Puskesmas yang lain tetap diagendakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan menjadi BLUD, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Penerapan BLUD bagi Puskesmas ini tentu bukan tanpa alasan, ada beberapa kelebihan-kelebihan yang didapat, diantaranya adanya kemandirian dan fleksibilitas puskesmas dalam pengelolaan keuangan tanpa menunggu penetapan anggaran. Untuk itu pada pertemuan kali ini pula dihadirkan pula beberapa Puskesmas dalam kota agar dengan kebijakan BLUD dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi Puskesmas BLUD.

Tantangan masalah kesehatan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman di mana Puskesmas bukan hanya diharapkan tanggap terhadap penyakit-penyakit menular biasa, tetapi Puskesmas juga diharapkan tanggap terhadap penyakit tidak menular, penyakit wabah seperti saat ini dengan adanya wabah pandemi Covid 19. Dengan menerapkan pola BLUD, maka Puskesmas akan mandiri dan fleksibel mengelola anggaran disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah kerjanya. Dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Puskesmas BLUD, diharapkan semakin meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Kita patut berbangga diri dengan disetujuinya Puskesmas Timika sebagai Puskesmas BLUD. Ini merupakan terobosan dan inovasi, di mana sampai saat ini di Provinsi Papua baru satu Puskesmas yang ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD. Maka, dengan ditetapkanya Puskesmas Timika sebagai BLUD, diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga apa yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan teman-teman Puskesmas yang bertugas di ujung tombak pelayanan kesehatan semakin bersemangat melalukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pertemuan ini secepatnya kita bisa mendorong terbitnya peraturan bupati tentang pola tata kelola, SPM dan rencana strategis bisnis,” jelasnya.

Perwakilan BPKP, Putu Yudi Tenaya mengatakan dalam melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan regulasi. Penekanan di sisi aturan, mengacu pada substansinya. BLUD ini sebuah proses administrasi, pengaturan internal pemerintah, tidak banyak stakeholder luar yang terlibat. Namun, masyarakat yang akan merasakan dampak penetapan BLUD ini.

Kepala Puskesmas Timika, dr Moses Untung mengatakan, pada penerapan BLUD perbedaan paling mendasar adalah pada pola pengelolaan keuangan. Jadi, ada fleksibilitas atau kemudahan dengan penerapan BLUD. Puskesmas lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, namun tetap mengikuti pada aturan yang ada. Untuk itulah, jika pada 1 Januari jika Puskesmas sudah memiliki anggaran di rekening BLUD maka sudah bisa melakukan kegiatan tanpa menunggu DPA dari Dinas Kesehatan.

“Jadi, kita lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran yang tetap ada koridornya,” ujarnya.

Lanjut dr Moses, secara resmi Puskesmas Timika sudah ditetapkan menjadi BLUD, dan kini tinggal menunggu penetapan dari kepala daerah. Di mana, yang menetapkan bahwa Puskesmas Timika apakah memenuhi syarat atau tidak adalah tim penilai. Dengan penilaian tim penilai bahwa Puskesmas Timika sudah memenuhi syarat untuk BLUD, maka kini tinggal menunggu keputusan dan rancangan Peraturan Bupati.

Ini sebutnya sebagai awal saja untuk ke depan melakukan BLUD secara keseluruhan. Pihaknya masih akan menyusun rencana strategi bisnis dan rencana strategi andalan. Dalam pelaporan keuangan, otomatis sebutnya pihak puskesmas akan mengikuti pelaporan keuangan sesuai dengan standar daerah. Jika selama ini laporan keuangan dilakukan dengan cara sederhana, maka dengan penetapan BLUD ini maka sudah harus ikuti standart laporan keuangan yang ditetapkan Pemda. Dan setiap bulan sudah harus disahkan laporannya. (*)

Penulis: Sitha
Editor: Maftukin
  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar